Nanti Pilih Siapa…? (Sopriadi Abdurrab)

Sebuah wacana mengenai golput menjauhkan diri dari dosa.

Oleh: Sopriadi Universitas Abdurrab

Nanti pilih siapa? Mungkin itulah pertanyaan yang selalu muncul dikalangan masyarakat biasa yang tidak terlalu mengenal politik atau meraka yang apatis atau bahkan orang-orang berpendidikan yang membatasi dirinya dari politik tetapi mereka mendambakan perubahan, mendambakan kesejahteraan. Mereka masih bingung bahkan tidak tau harus memilih siapa sebagai wakil mereka untuk memperjuangkan haknya. Apakah  mereka harus memilih para politisi yang baru saja membagikan sembako saat pemilu akan  dilaksanakan..? atau mereka yang berkoar dan memajangkan spanduk bertebaran dijalan menjanjikan hal yang tak mungkin terpenuhi…? Apakah harus memilih para politisi yang sama sekali tidak mereka kenali..?

Mengingat sebentar lagi kita akan dihadapkan pada pesta demokrasi yaitu pemilu 2014, katanya Negara kita Negara Demokrasi, mempunyai hak memilih dan dipilih.  Tetapi kenyataannya kita hanya bisa memilih mereka para politisi yang telah di usungkan oleh partai politik yang bahkan bukan pilihan kita. Seperti yang dikatakan oleh Yantos, S.IP., M.SI putra kelahiran Riau dalam bukunya “Sistem politik Indonesia dalam bingkai Demokrasi” yang menyatakan bahwa --para calon legislatif yang di rekrut bukan berdasarkan aspek legitimasi, komitmen, kapasitas dan misi partai politik, para mantan pejabat atau selebritis diambil karena mereka mempunyai sisa-sisa jaringan kekuasaan dan mempunyai banyak penggemar, para pengusaha direkrut karena memilki uang banyak yang bisa digunakan secara efektif untuk dana mobilisasi hingga money politik-- serta mereka para calon eksekutif juga tidak berubah dari tahun ketahun, walaupun pernyataan ini tidak sepenuhnya benar tetapi juga tidak sepenuhnya salah.

Jadi, dimana letak demokrasi kita..? apakah hanya sebatas pencoblosan atau pencontrengan secara langsung saja? Demokrasi kita demokrasi terbatas, lihat UU No 10 tahun 2008 Syarat anggota legislative huruf n yaitu ”Menjadi anggota partai politik peserta pemilu”  menjelaskan tentang calon independen yang diputuskan oleh Makamah Konstitusi (MK) bahwa semua calon legislatif harus di usungkan oleh partai, artinya tidak dibenarkan adanya calon independen dengan alasan tertentu atau takut terjadi kemenangan seperti yang terjadi di Aceh, padahal calon Independen akan lebih menjanjikan karena tidak adanya kontrak politik dengan partai yang mengusungnya karena dia adalah Independen. Otomatis kepentingan kelompok bisa diminimkan yang jauh berbeda dengan para politisi yang diusungkan oleh  partai politik yang lebih mementingkan kepentingan partai yang mengusungnya meskipun benar atau salah.

Jadi salahkah seandainya mereka memilih golput..? Al-qur’an surah An-nisa : 58 telah menyatakan bahwa “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” Semua pembaca pasti setuju bahwa semua agama tidak ada yang menghendaki pengikutnya untuk memilih pemimpin yang tidak bisa membawa kepada kebaikan. Golput  justru lebih baik dengan alasan tidak ada pemimpin yang “Amanah” bukan alasan tidak mau meninggalkan aktifitasnya, karena tidak ada yang terbaik menjadi wakil rakyat untuk duduk di parlemen, atau haruskah kita menjadikan pilihan terbaik diantara yang terburuk…? Bukannya saya mengajak pembaca untuk sepakat mengatakan semua politisi buruk, ada yang baik tetapi mereka adalah negarawan, seperti yang dikatakan oleh Thomas Jefferson didalam buku Arvan Pradiansyah penulis best-seller “The 7 Laws for Hapinnes” yaitu politikus adalah orang yang memikirkan pemilihan yang akan datang, sementara negarawan adalah orang yang memikirkan generasi yang akan datang.

Lantas kenapa UU yang dibuat untuk hukuman para koruptor tidak  dikenakan seberat-beratnya….? Katanya bertentangan atau melanggar HAM (Hak Asasi Manusia) Alasan sebenarnya sangat jelas karena bertentangan dengan kepentingan para pembuat UU, seandainya hukuman dibuat seberat mungkin akan membahayakan mereka sendiri, Karena merekalah yang selalu melakukan korupsi. Dosen Universitas Paramadina Jakarta, Yudi Latif, mengatakan “Demokrasi kita kehilangan kepemimpinan yang punya otoritas. Meski demokrasi tidak menghendaki otoriter, tetapi otoritas harus ada sehingga ada kepastian hukum. Demokrasi tanpa regulasi yang baik jauh lebih buruk dari kondisi ekonomi yang buruk,” Pada satu sisi kita tidak bisa menyalahkan para politisi, mengingat biaya politik yang sangat tinggi dalam memperebutkan kekuasaan wajar saja kalau para politisi ingin mendapatkan uang mereka kembali, tentu dengan memanfaatkan kekuasaan yang mereka miliki. Bahkan  sangat sulit sekali kita temui wakil rakyat yang  mau mengorbankan hartanya untuk kepentingan rakyat yang diwakilinya.

Jadi, siapa lagi yang akan kita jadikan idola untuk menjadi wakil rakyat yang nantinya akan duduk di kursi parlemen, maka bangsa ini perlu melakukan perbaikan di segala aspek baik internal maupun eksternal yaitu: Melakukan pendidikan moral bagi para politisi, melakukan pendidikan politik untuk masyarakat, meminimalisirkan partai politik karena semakin banyak partai politik maka kita akan semakin terkotak-kotak dengan kepentingan partai politik menjauhkan kita kepada kepentingan masyarakat banyak, membuka celah bagi para calon independen untuk ikut serta dalam pemilu legislatif maupun eksekutif, kemudian yang sangat tidak kalah pentingnya ialah masalah biaya politik yang terlalu tinggi perlu dilakukan pengurangan dan masalah hukum yang perlu ditingkatkan baik dari segi legislasi maupun pelaksanaannya yang seharusnya jauh dari kepentingan pribadi maupun kelompok. Seandainya semua ini terpenuhi maka bukannya tidak mungkin cita-cita bangsa ini yang telah tertuang didalam Pancasila akan tercapai, keadilan dan kesejahteraan serta ketertiban akan segera memihak kepada rakyat Indonesia. ***